SUNGGUMINASA- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Gowa dan aparat Kepolisian Resor (Polres) Gowa melakukan razia kendaraan di jalan poros Pallangga-Bajeng di Panciro, Gowa, Selasa (24/5/2011).
Pemeriksaan dilakukan terhadap KIR kendaraan angkutan umum dan angkutan tambang. Sejumlah kendaraan ditahan karena tidak lengkap surat-surat kendaraannya.
Kasi Lantas DishubKominfo Rizal Piter menjelaskan, penertiban Ini merupakan agenda tahunan Dirjen Perhubungan Darat yang di laksanakan serentak di seluruh Indonesia.
"Pelaksanaannya empat hari dari tanggal 24-27 di lokasi yang berbeda, seperti Jl Poros Panciro, Jl Malino, Jl Sultan Hasanuddin, dan Jl Tun Abdul Razak," jelas Rizal.
Penertiban ini dimaksudkan guna menegakkan penegakan hukum perizinan, dimensi dan daya muat kendaraan yang difokuskan ke angkutan barang dan angkutan umum. Menurutnya, jumlah kendaraan yang tidak layak jalan kurang lebih 30 persen dari jumlah kendaraan roda empat.(*)
* Struktur Baru Percepatan Pelayanan Masyarakat
SAMBAS- Kapolres Sambas, AKBP Pahala Hotma Mangatur Panjaitan mengungkapkan saat ini baru delapan Polsek di Sambas yang memiliki unit lantas.
"Karena keterbatasan personil, baru delapan saja. Penempatan personil lantas diutamakan jalur Pantura," ujar AKBP Pahala Hotma Mangatur Panjaitan kepada Tribun, Jumat (22/4).
Menurutnya ini dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang baru. "Intinya untuk mempercepat pelayananan penanganan lalu lintas, di masyarakat. Sebelumnya langsung ke Mapolres," katanya.
Dia mengatakan penanggung jawab langsung unit lantas langsung dibawah Kapolsek."Kalau untuk Kasatlantas merupakan pembina teknis dari unit lantas di tiap kecamatan,"ujarnya. (Shr).

BANDUNG -Dua pembuat kompor darulang, Dedi Junaedi (36) dan Ade Irawan Suryana (38) kini sedang mempersiapkan produksi sekurangnya 300 kompor, untuk acara peluncuran alat memasak yang bahan bakarnya menggunakan bahan bakar dari daun kering yang dipadatkan.
Selain kompor darulang beserta tungku pembakaran, di bengkel kerja mereka di Jalan Nanjung Cibodas, Kelurahan Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, merekapun kini sudah mampu memproduksi tiga ton bahan bakar kompor darulang dalam sehari.
“Rencana kompor darulang akan diluncurkan Mei 2011. Tapi waktunya masih tentatif, mengikuti program kegiatan dari Pemerintah Kota Cimahi. Kami membuat tiga varian kompor darulang. Model standar, kompor darulang musik, dan kompor darulang audio,” ujar Dedi Junaedi,seusai melakukan demo memasak di acara peringatan Hari Kartini ke-132 di PT INTI di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Kamis (21/4) siang.
Kompor darulang yang dibuat kedua sahabat karib ini memang unik. Sebab untuk dua model kompor terakhir, penggunanya dapat memasak sambil mendengarkan musik, atau sambil berkaraoke. Perangkat ini dapat berfungsi tanpa terganggu panas dari tungku pembakaran kompor darulang.
“Satu gandu bahan bakar darulang, berdiameter 7 cm dan tinggi 10 cm,mampu bertahan hingga empat jam. Teknologi yang kami pakai di tungku pembakaran, memungkinkan pengguna kompor darulang bisa leluasa menambah atau mengurangi kalori saat pembakaran,” kata Ade Irawan
Suryana.
Pada saat peluncuran, perangkat kompor darulang akan dipasarkan pada kisaran harga Rp 80.000 hingga Rp 300.000. Sedangkan bahan bakar darulang akan dijual seharga Rp 1.500 per kemasan. (rry)
LHOKSEUMAWE – Puluhan warga dari 12 desa Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe yang berada di lingkungan PT Arun, Rabu (20/4/2011) mendatangi gedung DPRK setempat, untuk mempertanyakan penggunaan dana Corporate social responsibility (CSR) PT Arun. Sebab selama ini, pihak PT Arun dinilai tidak memperhatikan masyarakat di lingkungannya.
Pertemuan tersebut dipimpin Suryadi dihadiri sejumlah anggota dewan, Wali Kota Lhokseumawe Munir Usman, dan sejumlah LSM. Sedangkan dari pihak PT Arun dihadiriCorporate Social Responsibility Supervisor Irwandar. Ketua Forum Asosiasi Geusyik Gampong (Asgam) Binaan PT Arun Muhammad MY dalam pertemuan itu menyebutkan, pihaknya sudah berulangkali menyurati PT Arun untuk menanyakan program CSR, karena selama ini sebagian besar warga di kawasan itu belum mendapat perhatian. ”Tapi karena hingga kini belum ada tanggapan, makanya kami mendatangi ke DPRK supaya pemko bisa memfasilitasi pihak Arun dengan warga desa binaan Arun,” kata Muhammad.
Menurutnya, hingga kini masih ada siswa dari keluarga tak mampu di kawasan desa binaan yang putus sekolah. Namun, tidak mendapat perhatian dari Arun. Kemudian pengangguran kian bertambah. ”PT Arun pernah membuat pelatihan kepada pemuda di desa lingkungan, seperti pengelasan, menjahit. Namun, hingga kini peralatan yang dijanjikan belum diberikan,” katanya.
Selain itu katanya, tahun 2007 PT Arun menjanjikan membangun 10 unit rumah perdesa. Tapi hingga sekarang rata-rata baru dibangun sekitar 7 unit/desa. ”Karena itu kami berharap Pemko serius memfalisitasi pertemuan warga dengan PT arun,”pintanya. Hal senada juga disampaikan Wali Kota dan wakil ketua DPRK, bahwa selama ini PT Arun tak pernah berkoordinasi dengan pemko.
Sementara itu Irwandar menyebutkan, pihaknya selama ini sangat serius memperhatikan masyarakat lingkungannya. Bahkan menurutnya selama ini penggunaan dana CSR sudah dilaksanakan sesuai prosedur. ”Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan dana CSR itu, bukan kebijakan internal,” katanya.
Namun, penjelasan Irwandar diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan dan masyarakat, karena dinilai membingunkan. Warga, dewan dan Wali Kota sepakat forum tersebut ditunda, karena dinilai yang hadir dalam sidang itu tak bisa mengambil kebijakan. Karena itu mereka meminta supaya Irwandar menghubungi Vice President Director PT Arun, supaya bisa hadir dalam pertemuan mendatang__._,_.___

MAKASAR - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ST Burhanuddin tiba-tiba melakukan sidak di Kejari Makassar, Rabu (20/4).
Dalam kegitan tersebut Kajati Sulsel didampingi sejumlah bahawannya termasuk Asisten Pengawasan, Andi Nurwinah, Kepala Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Irsan Zulfikar Djafar dan sejumlah staf di lingkup kejaksaa.
Berdasarkan keterangan Irsan selaku juru bicara Kejati Sulsel mengatakan kegiatan sidak yang dilakukan secara dadakan ini untuk persiapan penyambutan tim pengawasan dari pihak Kejagung RI untuk melakukan inspeksi umum di jajaran kejaksaan Se Sulselbar.
"Kegiatan ini bertujuan sebagai persiapan untuk pelaksanaan kegiatan inspeksi umum yang akan dilakukan tim pengawasan dari Kejagung dalam waktu dekat,"kata Irsan kepada wartawan di Kejari Makassar, siang kemarin.
Selain melakukan sidak atau inspeksi di Kejari Makassar sebelumnya tim pengawasan Kejati Sulsel yang ikut pada rombongan Kajati Sulsel melakukan inspeksi di Kejari Sungguminasa sekitar pukul 10.15 wita.
Sidak yang dilakukan mantan Inspektur Pidana Khusus Kejagung RI ini yang didampingi sejumlah tim pengawasan dari Kejati Sulsel melakukan peninjauan serta pemeriksaan kelengkapan administrasi serta sejumlah kebersihan ruangan.
"Kegiatan semacam ini rutin dilakukan setiap pertiga bulan untuk menilai sejauh mana kinerja para Kajari dalam memimpin bawahannya," terang Nurwinah selaku Asinten Pengawasan Kejati Sulsel.
Usai melakukan peninjauan serta inspeksi di Kejari Makassar, Kajati Sulsel beserta rombongannya langsung meninggalkan kantor kejaksaan dengan menggunakan kendaraan pribadi masing-masing.
"Inspeksi ini akan kita buatkan laporan untuk diserahkan ke tim pengawasan dari Kejagung RI," tuturnya. (Rud)
BLANGPIDIE- Pengembangan areal padi sawah Musim Tanam (MT) 2011 melalui Program family farming (pertanian keluarga) mulai diuji coba di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Tanam perdana menggunakan mesin bibit rice tranplanter dilaksanakan Bupati Akmal Ibrahim di atas lahan seluas 8,1 hektare lokasi Genang Jaya, Gampong/Desa Rukun Damai, Kecamatan Babahrot, Rabu (20/4) kemarin.
Dihadiri Anggota DPRK, Muslizar MT, Kadis Pertanian dan Perternakan, H Zainuddin SP bersama jajarannya, Kepala Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yuswazir SP, Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Ir Muslim Hasan MSi dan beberapa kepala dinas lainnya serta sejumlah camat di Kabupaten Abdya
Kegiatan tanam perdana uji coba program farming tersebut dihadiri General Manajer PT Yamindo, Rudi Arianto bersama sejumlah tenaga teknisi untuk melakukan demontrasi penggunaan mesin penanaman bibit padi rice tranplanter. Penggunaan mesin tanam bibit padi seharga Rp 85 juta/unit tersebut diawali oleh Bupati Akmal Ibrahim, kemudian diikuti para keujruen dalam Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee.
Bupati Akmal Ibrahim dalam acara tersebut mengatakan, program pengembangan areal tanaman padi dengan program keluarga (famili farming) merupakan uji coba. Program ini dilaksanakan secara full mekanisasi, sejak dari olah tanah, penanaman, pembersihan rumput sampai kegiatan panen, seluruhnya dilaksanakan dengan mesin.
Penanaman bibit padi dengan mesin seperti yang dilaksanakan di Dusun Genang Jaya, Gampong/Des Persiapan Rukun Damai adalah yang pertama di Aceh. Pengembangan areal padi melalui program family farming pola bertani secara modern, sebagaimana sudah lazim dilaksanakan petani di luar negeri. “Kita coba di sini, barang kali para keujruen tertarik untuk bertani menggunakan peralatan mesin. Jadi uji coba yang kita laksanakan hari ini untuk menggoda para keujruen,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut dijelaskan, program family farming sangat efesien, karena tenaga kerja yang dibutuhakn sangat sedikit. Pasalnya, seluruh proses menggunakan mesin peralatan pertanian. “Bila petani tertarik, Pemkab akan memprogramkan pengadaan 100 unit mesin bibit rice tranplanter untuk dibagikan ke desa/gampong,” ungkap Bupati Akmal.
Sebelumnya Kadis Pertanian dan Perternakan Abdya, H Zainuddin SP melaporkan uji coba program pertanian keluarga dilaksanakan di atas lahan 8,1 hektar. Lahan tersebut dikelola anggota kelompok tani Cot Durui Desa Rukun Damai. Program tersebut tidak banyak membutuhkan tenaga kerja, seperti lahan uji coba 8,1 hektar cukup dengan 4 petani saja.
Kegiatan tanam bibit dengan mesin rice tranplanter berdasarkan analisis teknis mampu menanam 2,5 sampai 3 hektare/hari. Mesin tanam tersebut baru pertama di Aceh, sehingga Abdya menjadi pilot project.(zainun yusuf)