Hong Kong Dollar Exchange Rate
MAKASAR- Sebanyak 21 kepala daerah se-Indonesia akan belajar dan melakukan observasi lapangan di tiga kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Takalar, Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng.
Selain di Sulsel, observasi serupa dilakukan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan diikuti sekitar 23 kepala daerah se-Indonesia.
Mereka akan melakukan observasi hingga 21 Mei mendatang. Peserta Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/ Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota Tahun 2011.
Rombongan kepala daerah yang dipimpin Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nurman Muhdad diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu'mang di kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (19/05/2011).
Beberapa peserta orientasi tersebut di antaranya Wali Kota Samarinda Syaharie Ja'ang dan mayoritas merupakan wabup serta wawali.
Nurman menjelaskan obeservasi lapangan tersebut dilakoni para peserta setelah selama dua pekan mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan berdiskusi dengan narasumber serta praktisi di bidang kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Tujuan observasi lapangan ini adalah untuk mengamati penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/ kota sesuai dengan amanat undang-undang dan berbagai peraturan perundangan lainnya," katanya dalam sambutan mewakili Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri Tarmizi A Karim.(*)
Capt foto: Peserta Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/ Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota Tahun 2011 diterima Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim), kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (19/05/2011)
Selain di Sulsel, observasi serupa dilakukan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan diikuti sekitar 23 kepala daerah se-Indonesia.
Mereka akan melakukan observasi hingga 21 Mei mendatang. Peserta Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/ Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota Tahun 2011.
Rombongan kepala daerah yang dipimpin Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nurman Muhdad diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu'mang di kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (19/05/2011).
Beberapa peserta orientasi tersebut di antaranya Wali Kota Samarinda Syaharie Ja'ang dan mayoritas merupakan wabup serta wawali.
Nurman menjelaskan obeservasi lapangan tersebut dilakoni para peserta setelah selama dua pekan mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan berdiskusi dengan narasumber serta praktisi di bidang kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Tujuan observasi lapangan ini adalah untuk mengamati penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/ kota sesuai dengan amanat undang-undang dan berbagai peraturan perundangan lainnya," katanya dalam sambutan mewakili Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri Tarmizi A Karim.(*)
Capt foto: Peserta Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/ Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota Tahun 2011 diterima Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim), kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (19/05/2011)
BONTANG - Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bontang, Adi Darma-Isro Umarghani bertekad untuk mendorong efisiensi penggunaan APBD Bontang di bawah kepemimpinan mereka. Hal ini ditunjukkan sikap keduanya menolak pembelian fasilitas mobil dinas baru yang telah dianggarkan dalam APBD Bontang tahun 2011.
"Anggarannya memang sudah tersedia, masuk dalam APBD 2011 ini, tapi kami menilai pengadaan mobil dinas baru untuk Walikota dan Wakil Walikota belum prioritas, jadi sarankan ditunda dulu," ujar Adi Darma, saat ditemui, usai menyaksikan penyerahan bantuan Comdev di Kantor Pusat PT Badak NGL, Rabu (20/4).
Sebagai gantinya, Adi Darma dan Isro Umarghani, lebih memilih menggunakan fasilitas mobil dinas bekas digunakan mantan Walikota Andi Sofyan Hasdam dan mantan Wakil Walikota Sjahid Daroini. Mobil dinas jenis Toyota Land Cruiser dan Toyota Fortuner yang dulu digunakan pasangan Sofyan-Sjahid tersebut dinilai masih cukup layak untuk dijadikan kendaraan operasional harian. "Masih bagus kok, jadi ngapaian pengadaan mobil baru. Itu saja yang kita gunakan dulu," kata Walikota, yang baru menjabat sekitar 1 bulan ini. (Udin Dohang)
MEDAN - Kiprah kaum perempuan di parlemen akan semakin nyata jika peningkatan kapasitas dan kompetensi tetap ditingkatkan. Sangat disayangkan jika perempuan di parlemen justru terkesan hanya terlanjur duduk di kursi wakil rakuat tersebut.
"Perempuan di parlemen harus terus meningkatkan kapasitas melalui upaya-upaya menambah wawasan dan pengetahuan di segala bidang," ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Hj Meilizar Latif di Medan, Rabu (20/4).
Ketika dimintai pendapatnya tentang kiprah perempuan di parlemen sekaitan dengan peringatan Hari Kartini 2011 ia mengatakan, sesungguhnya negara telah memberi peluang yang sangat-sangat besar bagi kaum wanita termasuk untuk berkiprah di parlemen.
"Sekarang tinggal tergantung bagaimana perempuan itu memanfaatkan peluang yang sudah terbuka sedemikian lebar, sehingga mereka benar-benar dapat eksis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Ditanya kiprah perempuan wakil rakyat di DPRD Sumut sendiri, Meilizar Latif berharap peran mereka akan semakin besar di masa datang dengan mendapatkan peran-peran yang lebih strategis di sejumlah alat kelengkapan dewan.
Menurut dia, sejauh ini kaum perempuan di DPRD Sumut belum sepenuhnya mampu eksis mengisi alat-alat kelengkapan Dewan strategis semisal Badan Anggaran (banggar) dan Badan Legislasi (Baleg).
"Dari total 16 orang anggota DPRD Sumut, hanya beberapa saja yang berada di alat kelengkapan strategis, hanya dua orang di Banggar dan satu di Baleg. Ke depan kita berharap peran perempuan di DPRD Sumut akan lebih besar lagi," katanya.
Meilizar Latif yang juga Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut menambahkan, dewasa ini peluang kaum perempuan memasuki berbagai sektor kehidupan sudah semakin besar termasuk di dunia politik, sepanjang mereka siap untuk bekerja keras dan mau belajar.
Ia mencontohkan di lembaga legislatif, dimana kalangan perempuan kini semakin mendapatkan porsi yang lebih besar. Di DPRD Sumut sendiri, misalnya, dari 100 anggota dewan, 16 di antaranya perempuan.
"Kini semua terserah kaum perempuan itu sendiri, bagaimana mereka mau bersaing dengan kaum pria dan mampu memberikan kontribusi," ujarnya.
Meilizar yang sebelumnya lebih banyak bergelut di dunia usaha itu mengaku sangat bersyukur memiliki kesempatan terjun ke dunia politik, karena dengan demikian dia bisa semakin mengembangkan diri.
"Tentu ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena dengan demikian saya bisa semakin mendalami dunia politik dan pemerintahan," katanya.
Sekaitan dengan peringatan Hari Kartini pada 21 April tahun ini, wanita berjilbab itu berharap bisa dimanfaatkan kaum perempuan di legislatif untuk memberikan kontribusi yang besar bagi daerah dan masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan itu sendiri. Ketika ditanya kualitas kaum perempuan yang dewasa ini duduk di lembaga legislatif, menurut Meilizar Latif, masih perlu lebih banyak belajar.
"Tentu setiap saat kita harus belajar dan belajar, tidak hanya untuk bersaing dengan kaum pria, tetapi lebih dari itu untuk meningkatkan eksistensi kita sebagai wakil rakyat," ujarnya.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa perempuan tetap tidak boleh melupakan kodratnya sebagai isteri atau sebagai seorang ibu.
"Apa pun kesibukan kita, kita tidak harus melupakan kedudukan sebagai seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga. Sebagai seorang wanita yang duduk di legislatif tentu kita harus bisa bermanfaat untuk diri sendiri, anak-anak, suami dan untuk juga masyarakat," katanya.
"Perempuan di parlemen harus terus meningkatkan kapasitas melalui upaya-upaya menambah wawasan dan pengetahuan di segala bidang," ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Hj Meilizar Latif di Medan, Rabu (20/4).
Ketika dimintai pendapatnya tentang kiprah perempuan di parlemen sekaitan dengan peringatan Hari Kartini 2011 ia mengatakan, sesungguhnya negara telah memberi peluang yang sangat-sangat besar bagi kaum wanita termasuk untuk berkiprah di parlemen.
"Sekarang tinggal tergantung bagaimana perempuan itu memanfaatkan peluang yang sudah terbuka sedemikian lebar, sehingga mereka benar-benar dapat eksis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Ditanya kiprah perempuan wakil rakyat di DPRD Sumut sendiri, Meilizar Latif berharap peran mereka akan semakin besar di masa datang dengan mendapatkan peran-peran yang lebih strategis di sejumlah alat kelengkapan dewan.
Menurut dia, sejauh ini kaum perempuan di DPRD Sumut belum sepenuhnya mampu eksis mengisi alat-alat kelengkapan Dewan strategis semisal Badan Anggaran (banggar) dan Badan Legislasi (Baleg).
"Dari total 16 orang anggota DPRD Sumut, hanya beberapa saja yang berada di alat kelengkapan strategis, hanya dua orang di Banggar dan satu di Baleg. Ke depan kita berharap peran perempuan di DPRD Sumut akan lebih besar lagi," katanya.
Meilizar Latif yang juga Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut menambahkan, dewasa ini peluang kaum perempuan memasuki berbagai sektor kehidupan sudah semakin besar termasuk di dunia politik, sepanjang mereka siap untuk bekerja keras dan mau belajar.
Ia mencontohkan di lembaga legislatif, dimana kalangan perempuan kini semakin mendapatkan porsi yang lebih besar. Di DPRD Sumut sendiri, misalnya, dari 100 anggota dewan, 16 di antaranya perempuan.
"Kini semua terserah kaum perempuan itu sendiri, bagaimana mereka mau bersaing dengan kaum pria dan mampu memberikan kontribusi," ujarnya.
Meilizar yang sebelumnya lebih banyak bergelut di dunia usaha itu mengaku sangat bersyukur memiliki kesempatan terjun ke dunia politik, karena dengan demikian dia bisa semakin mengembangkan diri.
"Tentu ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena dengan demikian saya bisa semakin mendalami dunia politik dan pemerintahan," katanya.
Sekaitan dengan peringatan Hari Kartini pada 21 April tahun ini, wanita berjilbab itu berharap bisa dimanfaatkan kaum perempuan di legislatif untuk memberikan kontribusi yang besar bagi daerah dan masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan itu sendiri. Ketika ditanya kualitas kaum perempuan yang dewasa ini duduk di lembaga legislatif, menurut Meilizar Latif, masih perlu lebih banyak belajar.
"Tentu setiap saat kita harus belajar dan belajar, tidak hanya untuk bersaing dengan kaum pria, tetapi lebih dari itu untuk meningkatkan eksistensi kita sebagai wakil rakyat," ujarnya.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa perempuan tetap tidak boleh melupakan kodratnya sebagai isteri atau sebagai seorang ibu.
"Apa pun kesibukan kita, kita tidak harus melupakan kedudukan sebagai seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga. Sebagai seorang wanita yang duduk di legislatif tentu kita harus bisa bermanfaat untuk diri sendiri, anak-anak, suami dan untuk juga masyarakat," katanya.
KETAPANG – Menyikapi dugaan pencemaran limah PT Poliplant Sejahtera terhadap Sungai Jelai di Kecamatan Manis Mata, yang sudah berlangsung dua kali dalam dua bulan terakhir DPRD Ketapang mendesak penyidik Polri dan Kejaksaan ambil bagian.
“Dugaan pencemaran itu sudah berlangsung dua kali, dan bahkan pemerintah telah memberikan rekomendasi pada saat pencemaran pertama namun tidak dilaksanakan. Dalam hal ini pemerintah harus tegas Polri dan Kejaksaan harus ambil bagian dan lakukan penyelidikan, itu permohonan kami,” ujar juru bicara Fraksi PPP di DPRD Ketapang, Sukardi, Rabu (20/4) siang.
Permintaan tegas tersebut disampaikan Sukardi dihadapan Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun, dan puluhan Kepala SKPD se Kabupaten Ketapang di DPRD Ketapang ketika mengelar rapat.
Sebelumnya Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja dalam pekan ini mengatakan akan mengirimkan dua komisi di lokasi pencemaran, Komisi I dan Komisi II. Komisi yang masing-masing dipimpin Ketua Komisi tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan langsung dilokasi pencemaran.
Selain itu, hasil yang diperoleh dari lapangan nantinya akan dipergunakan untuk menentukan sikap DPRD Ketapang, bagi saran dan masukan untuk Bupati Ketapang, Henrikus.
Jurubicara Fraksi Rakyat, Herlinus mengungkapkan hal senada, bahkan ia mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang tegas dalam segala hal permasalahan di perusahaan perkebunan.
Selain permasalahan limbah perusahaan perkebunan, permasalahan pencaplokan lahan dan permasalahan upah pun harus ditindak lanjuti pemerintah dengan sesegera mungkin.
“PT KAL (Kayung Agro Lestari), dan Poliplant harus ditindak tegas, ini sudah meresahkan masyarakat,” katanya. (pio)
MAKASAR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel cukup kesulitan mengkalkulasikan anggaran kebutuhan final pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2013 nanti. Hingga kemarin, pembahasan anggaran pilgub yang sudah dilakukan sejak Februari lalu tak kunjung menemui titik temu.
Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas memperkirakan anggaran Pilgub Sulsel akan menelan anggaran hingga Rp 350 miliar. Namun, Anggota KPU Sulsel Nusra Azis selaku penyusung dana kebutuhan pilgub menampik estimasi anggaran itu. Ia menegaskan pihaknya belum menetapkan estimasi maupun perkiraan dana kebutuhan penyelenggaraan pilgub di Sulsel.
"Belum rampung. Tidak ada nominal yang pasti. Sejauh ini belum final dan sementara masih pembahasan. Belum ada angka akhir. Kan masih pembahasan masih banyak item-item yang perlu dimasukkan, item-itemnya belum sepenuhnya terisi," kata Anggota KPU Sulsel Nusra Azis kepada Tribun di Makassar, Rabu (20/4).
Nusra menargetkan pembahasan tersebut baru bisa rampung sepenuhnya Mei nanti. "Yang jelas dalam waktu dekat ini. Kalau April ini belum bisa rampung karena masih membutuhkan bahan-bahan terkait. Sementara tim kerjakan semua," ujarnya.( Aqsa Riandy Pananrang)