Hong Kong Dollar Exchange RateDedy Siswadi Siap Tindaklanjuti Aliran Dana Bansos ke DPRD Sulsel
MAKASAR - Tim penyidik bagian Intelijen Kejati Sulawesi Selatan berjanji akan menindak lanjuti dugaan aliran dana bantuan sosial yang mengalir ke sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Hal tersebut dikemukakan langsung Asisten Intelijen Kejati Sulsel Dedy Siswadi, Rabu (20/4)saat dimintai tanggapannya soal santernya kabar terkait dugaan adanya anggaran dana bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang mengalir ke sejumlah anggota legislator DPRD Sulsel.
"Sebenarnya kita belum sampai kesana pengusutannya namun jika memang kuat dugaan adanya aliran dana bansos yang ke ciprat terhadap oknum DPRD Sulsel maka kejaksaan siap menindaklanjuti,"tegas Dedy kepada Tribun, kemarin melalui via telepon selulernya.
Kendati demikian, namun pihak kejaksaan akan tetap mempelajari terlebih dulu sebelum menelusuri adanya sejumlah oknum anggota dewan yang menerima bantuan tersebut sehingga kasus tersebut disinyalir telah merugikan negara senilai Rp 8,8 miliar 2008 lalu.
"Kita akan terlebih dulu mempelajari dugaan tersebut lantaran sejauh ini penyelidikannya belum mengarah kesana karena laporan terkait pemeriksaan Sekretaris Pemprov Sulsel, Andi Muallim belum dirampungkan penyidik apalagi laporan hasil pemeriksaannya belum disampaikan," terangnya.
Diketahui dalam kasus bansos yang menjadi sorotan publik termasuk para penggiat korupsi ditemukan adanya kejanggalan berupa sebanyak 202 lebih lembaga swadaya masyarakat selaku penerima bansos itu fiktif adanya lantaran tidak terdaftar di Kesatuan Bangsa (Kesbang) Pemprov Sulsel.
Selain itu kejanggalan lainnya termasuk adanya dugaan dana yang disunat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas aliran dana tersebut. Sekedar diketahui jumlah anggaran dana bansos itu mencapai Rp 50 miliar yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada sejumlah LSM.
Terpisah Tribun yang mengkonfirmasi salah seorang tim penyidik dalam kasus tersebut yakni Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Kejati Sulsel, Samsul Kasim menuturkan terkait dengan bidikan penyidik ke DPRD Sulsel itu sama sekali belum ada yang mengarah untuk melanjutkan pemeriksaan serta pemanggilan.
Ia juga mengaku baru mengetahui jika ada dugaan anggaran dana mengalir ke kantor para oknum dewan di DPRD Sulsel. "Kita baru tahu itu jika ada dugaan oknum anggota DPRD Sulsel yang menerima. Jika itu terbukti maka penyidik tak segan-segan melakukan pemanggilan terhadap anggota dewan provinsi," tegasnya melalui telepon selulernya. Kemarin kepada Tribun.
Namun saat didesak untuk menyebutkan sejumlah nama-nama anggota dewan tersebut, Samsul mengatakan pihaknya hingga sekarang belum mengetahui soal pengucuran dana tersebut.
"Kami pelajari dulu berdasarkan pemberitaan di media massa, jika memang kuat dugaannya maka akan kita panggil untuk memberikan keterangan,"tandasnya. (Rud)
Hal tersebut dikemukakan langsung Asisten Intelijen Kejati Sulsel Dedy Siswadi, Rabu (20/4)saat dimintai tanggapannya soal santernya kabar terkait dugaan adanya anggaran dana bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang mengalir ke sejumlah anggota legislator DPRD Sulsel.
"Sebenarnya kita belum sampai kesana pengusutannya namun jika memang kuat dugaan adanya aliran dana bansos yang ke ciprat terhadap oknum DPRD Sulsel maka kejaksaan siap menindaklanjuti,"tegas Dedy kepada Tribun, kemarin melalui via telepon selulernya.
Kendati demikian, namun pihak kejaksaan akan tetap mempelajari terlebih dulu sebelum menelusuri adanya sejumlah oknum anggota dewan yang menerima bantuan tersebut sehingga kasus tersebut disinyalir telah merugikan negara senilai Rp 8,8 miliar 2008 lalu.
"Kita akan terlebih dulu mempelajari dugaan tersebut lantaran sejauh ini penyelidikannya belum mengarah kesana karena laporan terkait pemeriksaan Sekretaris Pemprov Sulsel, Andi Muallim belum dirampungkan penyidik apalagi laporan hasil pemeriksaannya belum disampaikan," terangnya.
Diketahui dalam kasus bansos yang menjadi sorotan publik termasuk para penggiat korupsi ditemukan adanya kejanggalan berupa sebanyak 202 lebih lembaga swadaya masyarakat selaku penerima bansos itu fiktif adanya lantaran tidak terdaftar di Kesatuan Bangsa (Kesbang) Pemprov Sulsel.
Selain itu kejanggalan lainnya termasuk adanya dugaan dana yang disunat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas aliran dana tersebut. Sekedar diketahui jumlah anggaran dana bansos itu mencapai Rp 50 miliar yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada sejumlah LSM.
Terpisah Tribun yang mengkonfirmasi salah seorang tim penyidik dalam kasus tersebut yakni Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Kejati Sulsel, Samsul Kasim menuturkan terkait dengan bidikan penyidik ke DPRD Sulsel itu sama sekali belum ada yang mengarah untuk melanjutkan pemeriksaan serta pemanggilan.
Ia juga mengaku baru mengetahui jika ada dugaan anggaran dana mengalir ke kantor para oknum dewan di DPRD Sulsel. "Kita baru tahu itu jika ada dugaan oknum anggota DPRD Sulsel yang menerima. Jika itu terbukti maka penyidik tak segan-segan melakukan pemanggilan terhadap anggota dewan provinsi," tegasnya melalui telepon selulernya. Kemarin kepada Tribun.
Namun saat didesak untuk menyebutkan sejumlah nama-nama anggota dewan tersebut, Samsul mengatakan pihaknya hingga sekarang belum mengetahui soal pengucuran dana tersebut.
"Kami pelajari dulu berdasarkan pemberitaan di media massa, jika memang kuat dugaannya maka akan kita panggil untuk memberikan keterangan,"tandasnya. (Rud)
Posted by Lintas News
on 06.43.
Filed under