Nonaktifkan Oknum Disdik dan UPTD Pemalak

NUNUKAN- Ketua LSM Panjiku Nunukan Mansyur Rincing meminta Pemkab Nunukan segera menonaktifkan para pejabat Disdik maupun unit pelaksana teknis Disdik (UPTD) yang terindikasi sering melakukan pemotongan terhadap tunjangan para guru.

Mansyur merasa gemas, karena meskipun sejumlah guru telah memberikan informasi mengenai adanya oknum yang sering memotong tunjangan mereka, namun hingga kini Pemkab Nunukan termasuk Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Nizaruddin justru tak mengambil langkah apapun.

Nizaruddin pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Nunukan, Kamis (21/4/2011) justru hanya mengatakan, memasukkan para oknum ini dalam catatan untuk dimutasi jika ada pelantikan.

“Padahal ada persoalan hukum di sini. Para oknum telah melakukan pungutan liar sehingga merugikan para guru-guru,” kata Mansyur.

Harusnya, kata Mansyur, para oknum ini segera dinonaktifkan dari jabatannya. Setelah itu periksa para oknum tersebut untuk mengkros cek kebenaran informasi mengenai adanya pemotongan dana-dana dimaksud. Apalagi kepada anggota Komisi III DPRD Nunukan Amrin Sitanggang, salah seorang Kepala UPTD mengakui melakukan pemotongan dana tunjangan khusus yang baru-baru ini dicairkan guru penerima.

“Institusi yang berwenang dalam hal ini Inspektorat harus mengusut dugaan pemotongan dana tunjangan tersebut. Jika memang terbukti maka langkah selanjutnya para pejabat ini harus mempertanggunjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Tentu jabatannyapun harus dicopot secara permanen,” ujarnya.

Dilain pihak, Mansyur juga menyayangkan karena para guru terkesan takut mengungkapkan adanya pemotongan tunjangan dimaksud.

“Misalnya saja, dibelakang mereka mengeluh seringkali terjadi pemotongan. Begitu LSM atau wartawan bahkan aparat penegak hukum mengonfirmasi kepada yang bersangkutan, mereka justru mengelak terjadi pemotongan. Yang terjadi kemungkinan, para guru ini mengaku hanya memberikan imbalan seikhlasnya tanpa ada paksaan,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Nunukan Amrin Sitanggang menyebutkan, saat sejumlah guru mengambil dana tunjangan khusus di Bank Mandiri Syariah Tarakan, ada oknum Disdik dan UPTD yang mengikuti setiap guru yang telah mengambil tunjangan dimaksud.

"Mereka mengikuti guru-guru itu lalu menakut-nakuti supaya bagi hasil. Itu ada kepala UPTD. Saya telusuri informasi itu waktu reses dan sudah saya bentak, dia juga mengaku. Kok ada yang berbuat begitu. Kasihan guru keringatnya, makan kapur tetapi haknya diambil," katanya.

Anggota DPRD Muhammad Nasir juga mengaku mendapatkan informasi mengenai pungutan-pungutan dimaksud.

"Dinas Pendidikan tidak transparan. Setiap ada masalah tidak transfaran. Ada undangan lewat SMS. Kenapa tidak transparan itu karena banyaknya pungutan yang sering terjadi," katanya.

Nasir mengatakan, dari laporan guru di Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sembakung ada oknum di UPTD Disdik yang memotong tunjangan guru sampai Rp5 juta.

"Bahkan dari penyampaian guru terkesan ada sindikat. Terkesan UPTD melakukan pungutan nanti orang dinas turun mengambil pungutan" kata politisi PKS ini.

Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Nizaruddin tak membantah tudingan sejumlah anggota DPRD Nunukan mengenai staf Disdik dan UPTD yang sering melakukan pungutan terhadap para guru penerima tunjangan.

"Ada sejumlah pejabat di Disdik sudah masuk dalam catatan saya. Tetapi tidak semudah itu, saya juga harus menunggu kapan ini pelantikan?" ujarnya.

Nizaruddin mengatakan, karena pejabat nakal dimaksud merupakan pejabat eselon tentu pemberhentian mereka tidak bisa hanya denga nota dinas.

"Diakui atau tidak memang ada UPTD yang nakal. Ini sudah menjadi catatan saya dan Alhamdulillah saya juga masuk Baperjakat," katanya.